SUMENEP, (News Indonesia) — Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional. Lembaga keuangan daerah ini menyatakan kesiapan penuh menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal, khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menyatakan bahwa peran lembaga keuangan syariah daerah tidak hanya sebagai penyalur pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari penggerak pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kami siap berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep untuk mendukung program ketahanan pangan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa, termasuk di wilayah kepulauan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/07/2025).

Fajar menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan DPMD untuk menyusun mekanisme kerja sama yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan distribusi dan akses pangan, terutama di daerah terpencil.

“Ketahanan pangan bukan semata-mata isu nasional, melainkan kebutuhan riil masyarakat desa. Kami percaya, dengan sinergi yang tepat, kita bisa mendorong lahirnya desa-desa mandiri yang tahan terhadap guncangan ekonomi dan krisis pangan,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, BPRS Bhakti Sumekar akan memberikan dukungan melalui fasilitasi pembiayaan usaha pangan, pendampingan teknis, serta peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat desa. Hal ini diyakini dapat mendorong pemanfaatan potensi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara optimal.

Fajar menekankan pentingnya perhatian khusus pada desa-desa di wilayah kepulauan, yang selama ini menghadapi kendala geografis dalam hal distribusi logistik dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan justru menjadi lokomotif ketahanan pangan lokal. BPRS hadir untuk memastikan dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar pusat kota, tetapi juga menjangkau pelosok,” katanya.

Upaya ini selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri menyambut baik partisipasi aktif lembaga keuangan daerah seperti BPRS dalam mendukung program-program prioritas pembangunan desa.

Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor keuangan syariah, ketahanan pangan diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa secara struktural.

“BPRS Bhakti Sumekar membuktikan bahwa perbankan syariah milik daerah mampu mengambil peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal yang inklusif,” tutup Hairil Fajar.

Program ini juga menjadi bagian dari kontribusi nyata Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyukseskan agenda nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai isu prioritas nasional. (*)