SUMENEP, (News Indonesia) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, asal kepulauan Badrul Aini, ia meminta Pemerintah membuat program ketahanan pangan mandiri khusus kepulauan.

Hal itu bukan tanpa alasan, permintaan tersebut bertujuan agar lahan yang begitu luas mencapai 7.000 hektar di wilayah Kangean tergarap maksimal, saat ini, berdasarkan aspirasi yang masuk hanya tergarap 40 sampai 50 persen saja. Sehingga potensi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut Badrul, dorongan membuat program ketahanan pangan mandiri kepulauan karena petani dan warga kepulauan, banyak mengeluh. Sebab, pada saat panen, beras mereka hanya terjual dengan harga Rp 600 ribu perkwintal.

“Kebutuhan beras di pulau Sapeken sekitar 450 ton perbulan. Data itu diukur dari beras rastra setiap bulan untuk Sapeken yang mencapai 100 ton untuk warga miskin, yang jumlahnya hanya sebagian dari warga Sapeken, kondisi itulah yang mendesak masyarakat kepulauan khususnya Sapeken harus mamasok beras dari Bali, Banyuwangi dan sebagian dari Sumenep dengan harga yang cukup tinggi,” bebernya, Rabu (20/3/2019).

Anggota Komisi II DPRD Sumenep ini menambahkan, kepulauan Kangean dan Sapeken memiliki luas lahan pertanian yang sangat luas. Bahkan lahan persawahan di Pulau Kangean lebih luas dibandingkan daratan.

“Sayangnya, dari lahan persawahan seluas 7.000 hektar di wilayah Kangean, yang tergarap hanya 40 sampai 50 persen. Potensi itu tidak tergarap dengan maksimal. Sehingga potensi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Sedangkan pada saat beras dipasok dari luar daerah, lanjut politisi muda PBB ini, mereka harus membeli beras Rp11 sampai 12 ribu perkilo. “Jika lahan produktif itu bisa terkelola dengan maksimal, maka warga kepulauan bisa membeli beras di bawah harga beras luar daerah. Misalnya hasil panen Kangean bisa didistribusikan ke Sapeken,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Daerah untuk memperbaiki infrastruktur pertanian di kepulauan. Sebab, banyaknya lahan yang tidak tergarap diakibatkan minimnya infrastruktur.

“Lahan yang mereka miliki banyak ditinggal ke luar negeri menjadi TKI oleh warga Pulau Kangean, karena untuk bercocok tanam, harus mengeluarkan biaya tinggi hingga dua kali lipat dari biaya pertanian pada umumnya. Karena tidak ada jalan ke lahan pertanian. Bahkan untuk mengangkut hasil pertanian, warga ada yang menggunakan kuda. Ada pula yang menunggu kemarau panjang agar sawah itu bisa dilewati transportasi,” ungkapnya.

Upaya lain, pihaknya mengaku sudah memperjuangkan agar program infrastruktur pertanian kepulauan menjadi perhatian pemerintah. Dan tahun ini, lanjutnya, dianggarkan Rp1 miliar lebih.

“Kita sudah anggarkan Rp1 miliar lebih, yang lebih menarik lagi, ternyata di Pulau Sapeken, memiliki produk unggulan, yaitu ketela dibuat menjadi tepung. Produk ini sudah pernah menjuarai lomba tingkat nasional. Produk tepung dari ketela itu, memiliki rasa yang khas, salah satunya rasanya sangat manis,” tandas Badrul. (Imam/Dewi)