SUMENEP, (News Indonesia) — Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai belum berhasil mengangkat kualitas tembakau.

Hal itu ditandai dengan beberapa hal. Pertama, banyak masyarakat yang mengeluh soal jangkauan jual hingga pabrik yang siap menampung. Kedua, lemahnya koordinasi antara eksekutif, legislatif dan petani untuk membicarakan solusi perihal kualitas tembakau menjelang musim panen.

Ketidakpastian nasib si ‘Daun Emas’ itu membuat anggota Komisi II DPRD Sumenep, Akis Jasuli angkat bicara. “Saya tegaskan belum ada koordinasi lembaga legislatif dengan eksekutif dalam hal ini dinas pertanian untuk menyikapi masalah tembakau,” katanya kepada media. Selasa (18/8/2020).

Politisi muda partai besutan Surya Paloh ini menilai, dengan lemahnya koordinasi dari instansi terkait, membuat sejumlah petani kebingungan untuk memasok tembakau ke pabrikan.

“Jadi, OPD terkait itu bukan berarti sudah selesai sebelum ada hasil yang nyata. Jika demikian, itu kan seolah-olah apatis, bukan begitu seharusnya,” tegas politisi muda asal Talango ini.

Karenanya, Akis mengaku, pihaknya masih belum tahu berapa kuota pembelian gudang dan harga tembakau yang dipatok oleh pabrikan.

“Jika mau serius, lembaga legislatif, eksekutif, pabrikan dan petani harus duduk bareng, agar petani tidak merugi,” tegas politisi NasDem.

“Sebab, salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat Sumenep dilihat dari petaninya,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengaku prihatin dengan mahalnya biaya produksi tembakau sementara harga jualnya dinilai masih murah. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, ia berjanji akan memanggil dinas terkait.

“Jika pabrikan kuotanya tidak sebanding dengan adanya tembakau petani maka harus ada solusi dari pemerintah. Makanya tetap akan kita panggil, saya sudah tahu persis lah berapa kali kita koordinasi. Tapi, untuk permasalahan saat ini belum masih,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dispertahortbun Sumenep, Arif Firmanto menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah untuk mengangkat nasib petani tembakau.

“Sudah kok, terutama dalam peningkatan kualitas bahan baku, bahkan sudah diawali jauh hari sebelum masa tanam,” akunya.

“Bahkan kita sudah ada bantuan-bantuan, yang pertama untuk benih pembibitan tembakaunya, terus pupuk, dari sisi irigasinya juga, pasca panennya,” imbuhnya.

Arif menegaskan, jika persoalannya adalah lemahnya harga tembakau, itu bukan kewenangannya. Melainkan, tugas Disperindag. “Mohon maaf kalau soal harga ke Disperindag Sampean ya, karena bukan porsi kami,” katanya.

Ditanya perihal komunikasi dan koordinasi intens dengan wakil rakyat untuk membicarakan persoalan tembakau, Arif mengaku sudah selesai. Bahkan mengklaim sering berkoordinasi.

“Kami sudah sangat intens sekali, terutama dalam peningkatan kualitas bahan baku, bahkan sudah diawali jauh hari sebelum masa tanam,” sebutnya.

Sehingga, Arif menyayangkan jika pihaknya dinilai lemah dalam koordinasi. Sebab, ia mengaku saat ini pihaknya juga sudah menjalin kemitraan dengan PT Djarum.

“Temuan yang bagaimana, kita sudah koordinasi kemarin, tidak ada. Siapa yang berbicara temuan itu, Kemarin dengan Komisi II kita juga sudah rapat gitu, semuanya hadir. Makanya saya tanya siapa yang berbicara itu,” sesalnya.

Kendati demikian, Arif juga mengaku, kendala pabrik tidak berani melakukan pembelian karena kondisi masih pandemi Covid-19. “Ada pabrikan memang yang tidak mengambil pembelian, seperti PT. Bentoel, kalau Gudang Garam masih ada koordinasi. Artinya, kita tidak tinggal diam,” tandasnya. (*)