SUMENEP, (News Indonesia) — Para aktivis yang tergabung dalam Sumenep Budget Centre (SBC) menggelar diskusi bedah APBD Sumenep 2014-2019, di salah satu Cafe Sumenep, Minggu siang (30/6/2019).

Sebagai benang merah dalam diskusi tersebut, APBD Sumenep 2020 perlu diselamatkan. Belanja modal sebagai anggaran untuk kepentingan publik perlu lebih diperhatikan, daripada belanja biaya perjalanan dinas. Begitu disampaikan Direktur Fitra Surabaya, Ismail Amir sebagai nara sumber.

Ismail Amir mencontoh, biaya perjalanan alias biaya tidak langsung di APBD 2019 sebesar Rp 500 miliar lebih. Sedangkan, biaya belanja modal hanya Rp 400 miliar.

“Dari Rp 2,5 Triliun di APBD 2019, belanja untuk kepentingan masyarakat masih kalah dengan biaya perjalanan dinas,” kritiknya dalam diskusi.

Pegiat anggaran ini, juga menyebut kejanggalan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di APBD Sumenep sejak 2014-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pihaknya merinci, pada APBD 2014, Silpa mencapai Rp 275 M. Di APBD 2015 sebesar Rp 291 M. APBD 2016, Rp 287 M. APBD 2017, Rp 404 M dan di APBD 2018, mencapai Rp 486 M

“Silpa APBD 2018 yang mencolok adalah pengembalian gaji pegawai,” sebutnya.

Silpa itu, kata Ismail Amir, dititipkan ke sejumlah bank dalam bentuk deposito. “Bunga deposito Silpa 2018 mencapai Rp 32 M. Tersebar di sejumlah bank. Seperti Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri,” paparnya.

Selain bedah APBD selama lima tahun, Amir juga membedah RPJMD Sumenep 2016-2021. Temuannya, ada kejanggalan yang juga tak luput dari pantauannya.

Dia menyebut, target pertumbuhan pembangunan infrastruktur di kepulauan selama 5 tahun hanya meningkat 4%, termasuk angka kematian ibu melahirkan juga terlihat meningkat. Bukan menurun.

“Mestinya kan angka kematian bayi dan ibu melahirkan ditarget menurun bukan meningkat. Termasuk target pertumbuhan pembangunan di kepulauan yang terlalu kecil. Sementara dana nganggur dalam bentuk Silpa tergolong besar,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara Sumenep Budget Centre (SBC), Hairullah berjanji akan menindaklanjuti hasil kajian APBD Sumenep ini dengan cara audiensi dengan Pemkab. Sebelum audiensi, Hairul mengaku akan melakukan pelatihan untuk beberapa anggota SMC dengan Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Surabaya.

Menurut Hirullah, sebagai bagian anak bangsa perlu untuk memikirkan alokasi anggaran Sumenep di 2020 dengan mengangkat belanja modal lebih besar. Dibanding belanja lainnya.

“Postur APBD perlu penyesuaian kebutuhan rakyat dengan anggaran yang tersedia. Eman kan kalau ada anggaran ratusan miliar nganggur. Sementara, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat mendesak,” papar Ilung, panggilan akrab Hairullah, yang juga aktiv di organ Bupati, Sajan Mantap.

Sementara itu, Direktur Sumenep Budget Centre, Ahmad Zaini SH MH, mengimbau kepada para stakeholder agar lebih serius mengawal alokasi APBD Sumenep demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sekitar pertengahan Juli, SBC akan melakukan audiensi dengan Bupati dan Sekda,” ucapnya usai acara kepada sejumlah media. [ham/jie]