SUMENEP, (News Indonesia) – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islama Indonesia (PMII) Komisariat STKIP PGRI Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan setempat. Selasa, (11/01/2022).

Kedatangan mereka menuntut kometmen Kepala Dinas Pendidikan Sumenep untuk memajukan pendidikan baik daratan dan kepulauan.

“Dinas Pendidikan Sumenep penuh dengan masalah, untuk itu kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk serius dan berkometmen memajukan pendidikan,” kata korlap aksi Nur Hayat.

Pihaknya menjelaskan, hasil kajian Komisariat PMII STKIP PGRI Sumenep yang konsen pada pendidikan menemukan empat poin masalah pendidikan di Kepulauan yang tidak pernah selesai hingga saat ini.

Pertama, fasilitas pendidikan yang tidak kunjung memadai, seperti, laboratorium, perpustakaan dan lapangan olahraga. Kedua, infrastruktur pembangunan di Kepulauan menuju lembaga pendidikan sangat memprihatinkan, sehingga tidak bisa dilalui saat musim hujan.

Ketiga, profesionalitas guru sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan. Namaun yang terjadi di kepulauan banyak guru yang tidak kompeten, tidak berkualitas, tidak profesional hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Sumenep.

Keempat, terkait dengan buku ajar yang sejatinya menjadi media utama dalam proses belajar mengajar di sekolah justru buku ajar yang di gunakan siswa tidak ada perbaharuan.

“Oleh sebab itu kami minta kepada Kepala Dinas yang baru untuk serius dan berkometman memajukan pendidikan, agar siswa tidak selalu menjadi korban atas kebiadaban pemangku kebijakan,” jelasnya.

Kata Hayat, kometmen kepala dinas pendidikan diragukan setelah kepala dinas tidak bisa menjawab pertanyaan massa aksi setelah ditanyakan jumlah sekolah dasar.

“Sangat aneh, ditanyak jumlah sekolah saja tidak bisa menjawab, bagaimana mau memajukan pendidikan” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Agus Dwi Saputra mengatakan kalau berbicara persoalan data harus valid, sehingga data yang disampaikan bisa dipertanggunh jawabkan.

“Saya masih baru di Dinas Pendidikan kalau persoalan data harus dipelajari agar jawabnya tepat,” ujarnya.

Ditanya persoalan tuntutan mahasiswa agar kepala dinas mundur, pihaknya menjawab tidak ada kata mudur, namun apabila dievaluasi oleh Bupati tidak memenuhi syarat akan patuh terhadap pimpinan.

“Tidak ada kata mundur, namun apabila hasil evaluasi bupati tidak memenuhi syarat saya siap untuk mundur,” tandasnya. (*)