JEMBER, (News Indonesia) – Puluhan massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember dengan beragam spanduk kritikan terhadap Bupati Hendy Siswanto melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jember, Senin (10/6/2024) sore.

Aksi yang awalnya akan menyasar kantor Pemkab Jember itu dialihkan ke gedung dewan. Sebab, Bupati Hendy pada saat yang bersamaan sedang mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.

Diwarnai dengan aksi membakar tumpukan ban bekas, satu persatu orator berorasi mengkritisi kebijakan Bupati Hendy yang dinilai tidak menyejahterakan masyarakat. Bahkan, tidak merealisasikan 7 janjinya saat kampanye pemilihan bupati.

Dwi Nauval Zakaria Ketua IMM Jember memaparkan sejumlah catatan buruk di bawah kepemimpinan Bupati Hendy.

Diantaranya, dugaan korupsi pembangunan pabrik pupuk organik oleh Dinas TPHP dengan anggaran di atas Rp 21 miliar. Belum termasuk aset tanah tempat berdirinya pabrik pupuk yang juga diduga tidak memiliki AMDAL.

Baca Juga: Menunggu Rekom Partai Golkar, Benarkah Terjadi Duet Faida-Karimullah di Pilkada Jember 2024

Selanjutnya, dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah OPD Pemkab Jember. Serta sistem pemerintahan yang diisi oleh anggota keluarga bupati.

Dua keponakan Bupati Hendy yang tidak berstatus PNS, menurut IMM, disebut-sebut telah diangkat sebagai ajudan bupati. Kemudian satu keponakan lain bersama seorang menantunya memperoleh SK Bupati Jember diangkat menduduki posisi tertentu.

Selain itu, kata Dwi Nauval, kucuran beasiswa di Jember terdapat penerima ganda dan tanpa seleksi yang jelas. “BPK menemukan masalah dalam penentuan penerima beasiswa dari Pemkab Jember. Yakni, 204 orang merupakan penerima ganda dan 859 orang yang tidak mengikuti proses seleksi sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Jumlah warga miskin yang semakin meningkat juga menjadi perhatian IMM. Periode Maret 2022 terdapat 232,73 ribu jiwa dan mengalami lonjakan menjadi 236,46 ribu jiwa pada Maret 2023.

“Juga ada 7 janji manis Bupati Hendy yang digaungkan ketika proses pencalonan sebagai bupati tampak tidak terlaksana setelah kepemimpinannya selama 3,3 tahun ini,” urai Dwi Nauval.

Aksi demontrasi IMM sore itu mendapat pengawalan ketat dari polisi. Upaya massa untuk menemui bupati di gedung dewan mendapat hadangan petugas keamanan dari Polres Jember dan Satpol PP.

Sempat terjadi aksi dorong dan baku pukul sesaat antara massa dengan polisi bertameng dalam upaya menerobos barikade keamanan.

Ketegangan mulai mereda saat salah satu anggota DPRD Jember bersama Asisten Setdakab Harry Agustriono menemui koordinator aksi.

Harry mewakili Bupati Hendy menyampaikan, bahwa atasannya tersebut meminta maaf tidak bisa menemui para mahasiswa karena sedang rapat paripurna.

Kendati sempat tawar menawar tetap ngotot ingin bertemu bupati, Dwi Nauval selaku koordinator akhirnya membacakan 7 poin tuntutannya.

Yakni, menuntut Bupati Hendy melakukan transparansi dana pembangunan pabrik pupuk organik.

Menuntut Bupati Hendy mencopot anggota keluarganya yang masuk dalam sistem pemerintahan tanpa seleksi yang jelas.

Menuntut Bupati Hendy mempertanggungjawabkan 7 janji politik yang dulu diucapkan saat kampanye.

Mendesak Bupati Hendy memberikan langkah konkret dalam menuntaskan kemiskinan di Jember.

Mendesak Bupati Hendy untuk melakukan pengawalan intensif dalam mengatasi stunting di Jember.

Menuntut Bupati Hendy melakukan pembenahan terhadap sistem penerima beasiswa Pemkab Jember.

Menuntut DPRD Jember untuk berperan aktif terhadap dugaan korupsi dari pembangunan pabrik pupuk di Jember. (*)