JEMBER, (News Indonesia) — Menyikapi keluhan yang disampaikan para petani di Jember, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jember Satuki, mengaku bahwa pihaknya sudah menjalankan program pendampingan dan pelatihan. Hal itu terkait kondisi kebutuhan pupuk yang dialami petani, dan persoalaj lainnya soal pertanian.
“Sejak saya menjabat di sini (Dinas Pertanian) Januari lalu, sudah ada pelatihan dan pendampingan bertahun-tahun lamanya dan butuh waktu panjang, kepada poktan (kelompok tani) melalui PPL. Kalau dihendaki ya kita lakukan. Kalau tidak ya tidak dilakukan (pendampingan atau pelatihan),” kata Satuki saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (26/8/2020).
Namun demikian, terkait berapa jumlah kelompok tani yang didampingi ataupun diberi pelatihan. Satuki mengaku banyak, dan sejak beberapa tahun lalu.
“Pelatihannya ataupun pendampingan, tentang pengolahan pertanian, atau pembuatan pupuk organik. Berapa ya (petaninya)? Pokoknya sudah lama kok kalau terkait pendampingan kepada poktan itu. Ada tapi datanya, ada yang 5 tahun dan lebih lama lagi,” sebutnya.
Mantan Camat Rambipuji ini juga menyampaikan, untuk pelatihan bahkan juga berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya.
“Dulu bahkan juga ada pelatihan pembuatan pupuk kepada petani dengan koordinasi bersama DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Tapi kembali lagi, kalau ada yang mau, kalau tidak ya sudah tidak dilakukan pendampingan atau pelatihan kepada petani itu,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember ungkapkan keresahan soal pertanian di Jember. Menurut Ketua HKTI Jember Jumantoro, kondisi pertanian di Kota Tembakau saat ini, terkait harga komoditi pertanian terjun bebas, pupuk subsidi amblas, dan petani tertindas.
Bahkan para petani di Jember menilainya sebagai kado terindah di saat ulang tahun kemerdekaan saat ini.
“Kami butuh pupuk dan bukti, bukan hanya janji. Jadi inilah kado istimewa kami pada HUT RI ke 75. Karena harga komoditi pertanian terjun bebas, pupuk subsidi amblas, dan petani tertindas. Hidup untuk petani Indonesia,” kata Jumantoro. (*)
Comment