BOGOR, (News Indonesia) — Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin (20/10/2025). Rapat ini digelar sebagai upaya memperkuat komitmen Pemkab Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

MCP sendiri merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Bupati Rudy menegaskan bahwa pelaksanaan MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 menjadi langkah strategis Pemkab Bogor untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat.

“Ini merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Rudy juga menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia berharap upaya ini dapat mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, transparan, dan berintegritas tinggi.

Selain itu, ia turut mengajak seluruh pihak eksternal, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial, untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan MCP dan SPI KPK 2025.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa rapat evaluasi tersebut sangat penting untuk memastikan percepatan penyelesaian dokumen serta mengatasi berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan MCP dan SPI KPK tahun 2025.

“Forum ini menjadi ruang bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi informasi, mendiskusikan permasalahan, serta mencari solusi agar seluruh target dapat terpenuhi tepat waktu,” ujar Ajat Rochmat Jatnika.

Ajat menambahkan, Tim MCP Kabupaten Bogor terus bekerja hingga larut malam untuk memastikan seluruh dokumen pelaksanaan MCP dan SPI 2025 dapat dilengkapi sesuai arahan Bupati.

“Oleh karena itu, penting bagi seluruh kepala perangkat daerah untuk berkomitmen penuh dan bekerja maksimal dalam pemenuhan eviden MCP dan SPI 2025,” tegasnya.

Sebagai informasi, cara pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 dilakukan melalui undangan resmi yang dikirimkan lewat WhatsApp dari kontak bercentang biru ‘SPI by KPK’ atau melalui email resmi spi@kpk.go.id dengan subjek “Survei Penilaian Integritas 2025”.

Tahapan pengisian SPI meliputi:

1. Verifikasi identitas, pastikan nama dan unit kerja sesuai dengan data undangan.
2. Akses tautan survei, melalui tombol “ISI SURVEI” pada pesan atau email.
3. Isi kuesioner di platform e-survey resmi sesuai petunjuk, dengan jaminan kerahasiaan jawaban responden.

Periode pengisian SPI 2025 dijadwalkan berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2025, dan para pegawai diharapkan berpartisipasi aktif sesuai jadwal yang telah ditentukan.