JEMBER, (News Indonesia) – Kelangkaan stok blangko e-KTP kerap menjadi problem di tengah masyarakat. Tidak sedikit kelengkapan sebuah administrasi membutuhkan adanya e-KTP. Ternyata, kelangkaan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember, sejumlah daerah pun mengalami hal yang sama.

Polemik itu disampaikan Bupati Hendy Siswanto saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jember, Senin (26/6/2023).

Bupati mengaku, memang masih ada kekurangan dalam pelayanan adminduk namun, ia menegaskan tidak mungkin Pemkab Jember melakukan sesuatu yang memperlambat pelayanan.

Faktor eksternal disebut Bupati menjadi salah satunya. “Bisa jadi saat mengurus sesuatu terdapat peraturan atau regulasi serta syarat yang belum tercukupi,” tuturnya.

Ketersediaan blangko e-KTP tidak luput dari perhatian Bupati Hendy. Namun, apa daya, blangko e-KTP rupanya masih menunggu kiriman dari pemerintah pusat.

“Disdukcapil Jember tidak bisa serta merta mencetak sendiri, dan memang tidak bisa. Blangko itu dari pemerintah pusat, dan itu diperlukan oleh seluruh Indonesia. Tentunya untuk mendapatkannya itu bertahap, dan dibagi-bagi setiap daerah,” jelasnya.

Terkait kelangkaan tersebut, Bupati Hendy mengajak masyarakat untuk memahami dan memberikan pemahaman kepada yang lain karena permasalahan e-KTP dialami semua daerah.

Lebih lanjut, dibalik sebuah kekurangan Bupati Hendy juga mengapresiasi kerja Disdukcapil Jember dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Mereka terus bekerja siang malam bahkan, hari libur pun mereka tetap bekerja,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Disdukcapil Jember merupakan OPD yang tetap membuka pelayanan di hari Sabtu, saat OPD lainnya menikmati hari libur. Tak jarang, pada hari Minggu pun Disdukcapil membuka pelayanan keliling seperti di alun-alun bertepatan dengan car free day.

Tidak hanya itu, dalam periode kelangkaan blangko e-KTP Disdukcapil Jember gencar menyosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan KTP/KK berbasis digital. (*)