KOTA BOGOR, (News Indonesia) – Kota Bogor sebagai kota penyangga ibu kota memiliki posisi strategis dengan jumlah penduduk padat, mencapai lebih dari 9.000 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini menjadikan Kota Bogor sebagai gambaran kompleksitas perkotaan di Indonesia, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi.

Hal itu disampaikan Heri Cahyono, mahasiswa Program S3 IPDN Jakarta, saat dimintai pandangannya terkait pelayanan publik di Kota Bogor, Minggu (14/9/2025).

Menurutnya, kepadatan, kemajemukan, serta dinamika ekonomi-politik di Kota Bogor membawa sejumlah tantangan, di antaranya antrean panjang pada layanan kependudukan, kemacetan lalu lintas, kesenjangan sosial, hingga birokrasi manual yang masih lamban.

“Dalam situasi ini, inovasi pelayanan pemerintahan berbasis digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Digitalisasi dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif,” ujarnya.

Beberapa inovasi digital yang dinilai dapat diterapkan antara lain:

• Administrasi kependudukan digital melalui integrasi SIAK Online dan Anjungan Dukcapil Mandiri.
• Smart health care dengan antrean online, rekam medis elektronik, dan integrasi aplikasi Mobile JKN.
• Transportasi cerdas melalui manajemen lalu lintas berbasis CCTV dan AI, serta e-parking.
• Transparansi anggaran dan pelayanan lewat portal digital satu pintu.
• Layanan sosial inklusif dengan integrasi DTKS agar bansos tepat sasaran.
• Partisipasi publik digital melalui e-reses atau e-musrenbang.
• Digitalisasi UMKM dan pariwisata dengan marketplace lokal dan aplikasi Bogor Tourism.

Heri menambahkan, transformasi digital tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik Kota Bogor. Menurutnya, pelayanan publik digital harus ramah bagi semua kalangan, sederhana, dan mudah diakses agar tidak menimbulkan kesenjangan digital.

“Secara ekonomi, digitalisasi memperkuat daya saing UMKM, melancarkan iklim investasi, dan mengefisienkan biaya birokrasi. Secara politik, keterbukaan data publik meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPRD, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi lokal,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat. Jika hal itu diwujudkan konsisten, kata Heri, Kota Bogor berpotensi menjadi contoh kota modern yang mampu menggabungkan tradisi sosial budaya dengan pelayanan publik kelas dunia.