SUMENEP, (News Indonesia) – Upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Sumenep mendapat dukungan nyata dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Perseroda. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perusahaan perbankan daerah ini siap mendampingi pengelolaan kas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar lebih profesional dan transparan.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyebutkan bahwa kehadiran bank daerah di seluruh kecamatan, baik daratan maupun kepulauan, menjadi modal penting untuk memudahkan akses layanan keuangan bagi koperasi desa.

“Alhamdulillah, dalam hal ini pemerintah kabupaten melalui dinas koperasi telah mendorong BUMD perbankan BPRS Bhakti Sumekar untuk terlibat dalam pengelolaan kas KDMP. Kami sangat mendukung,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Menurut Fajar, kolaborasi antara lembaga keuangan seperti HIMBARA, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan BPRS Bhakti Sumekar akan semakin memperkuat program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Kerja sama itu tidak hanya berhenti pada pengelolaan rekening, tetapi juga mencakup pendampingan tata kelola keuangan koperasi dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

“Insya Allah kami siap memberikan asistensi dalam tata kelola keuangannya, sehingga nanti pengelolaannya akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Fajar menegaskan bahwa penguatan KDMP memiliki dampak strategis terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan sistem keuangan yang baik, desa tidak hanya menghasilkan produk pertanian, tetapi juga mampu mengolah, memasarkan, hingga memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, dengan 334 desa yang tersebar di daratan dan kepulauan, Sumenep memiliki potensi besar menjadi pusat kekuatan ekonomi baru dari ujung timur Pulau Madura.

“Harapannya, Sumenep sebagai kabupaten daratan dan kepulauan, dengan desa-desa yang tersebar, mampu menjadi kekuatan baru perekonomian dari ujung timur Pulau Madura untuk Indonesia,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun kemandirian desa dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. (*)