JEMBER, (News Indonesia) – Konflik internal di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan memasuki babak baru setelah manajemen melakukan PHK terhadap seorang karyawan, Dwi Agus Budiyanto selaku ketua serikat pekerja dari FK-PAK.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember pun bergerak dengan melakukan mediasi dalam agenda meminta klarifikasi kepada dua pihak yang berselisih yakni pimpinan perusahaan PDP Kahyangan dan Dwi Agus Budiyanto.

Sayangnya, perundingan bipartit yang diharapkan bisa menengahi persoalan di tubuh perusahaan milik Pemkab Jember itu tidak berjalan lancar lantaran Dirut PDP Kahyangan Sofyan Sauri tidak hadir dalam mediasi.

Mediasi yang dihadiri Kepala Disnaker Bambang Rudianto, kuasa hukum PDP Kahyangan, dan pengurus FK-PAK itu harus terhenti di awal setelah Dwi Agus menyatakan tidak bersedia melanjutkan pertemuan.

“Kami tidak mau melanjutkan mediasi karena Dirut tidak datang. Bisa kita lihat bersama PDP tidak serius dengan masalah ini,” tegasnya.

“Sudah nampak kan dari pihak mana yang membiarkan ini terjadi. Jadi kami putuskan tidak melanjutkan mediasi ini,” imbuhnya.

Sebelum SK pemecatan keluar, Dwi Agus mengaku telah mendapatkan surat peringatan sampai 3 kali. Namun, alasan surat peringatan tersebut dianggapnya hanya mencari-cari kesalahan.

SP pertama keluar terkait dengan keterlibatan Dwi Agus dalam demonstrasi. SP kedua, terkait absensi atau ketidakhadiran masuk kerja. SP ketiga, terkait dengan tindakan fatal melakukan pembakaran ban dan memblokir pintu masuk kantor PDP Kahyangan.

Kepala Disnaker Bambang Rudianto saat dikonfirmasi menyampaikan, ke depannya Disnaker masih akan melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan antara pimpinan dan karyawan.

“Bagi kami ini tidak gagal, masih ada waktulah untuk mempertimbangkan kembali sikap masing-masing pihak karena yang kita kedepankan adalah kebersamaan dan kebaikan serta kesejahteraan bersama,” tuturnya.

Rudi menyatakan masih punya keinginan untuk membuka komunikasi dua arah secara langsung antara kedua pihak.

“Sebelumnya komunikasinya itu komunikasi tulisan, pihak pertama menyurati pihak kedua begitu sebaliknya yang akhirnya tidak lancar jadi perlu ada komunikasi langsung,” ujarnya.

Secara ketentuan, kata Rudi, perkara ini merupakan masalah internal yang harus diselesaikan sendiri. Namun, Disnaker tidak akan berdiam diri melihat perselisihan semakin berlarut-larut.

“Kami punya kewajiban bagaimana hubungan industrial di Jember ini kondusif semua, jadi kami tidak bisa hanya menjadi penonton atau mendiamkan masalah ini. Makanya kami punya inisiatif dan keinginan baik untuk melakukan mediasi,” jelasnya.

Sementara sampai saat ini, upaya konfirmasi via WhatsApp yang dilakukan News Indonesia kepada pihak Dirut PDP Kahyangan atau kuasa hukumnya belum mendapatkan jawaban. (*)