SUMENEP, (News Indonesia) – Keberadaan Gudang Beku Terintegrasi (GBT) atau Integrated Cold Storage (ICS) di Desa Longos Kecamatan Gapura, Sumenep, Jawa Timur, mulai disorot.
Pasalnya, meski telah menelan anggaran miliaran, pembangunan gudang yang merupakan hasil bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2017 itu, hingga kini masih belum menunjukkan hasil (out come) bagi masyarakat nelayan.
“Dengan anggaran yang begitu besar dan kurang bermanfaat maka kami akan mengkaji persoalan ini. Pasti ada kendala kan di sini,” ujar anggota Komisi II DPRD Sumenep, Holik, saat dikonfirmasi media ini via telepon, Jumat (13/11/2020).
“Kenapa dan bagaimana bisa terjadi demikian itu kan perlu diurai juga. Sehingga nanti akan ketemu jalan keluarnya dan bisa bermanfaat kepada para nelayan maupun pengusaha ikan,” imbuhnya.
Di samping akan mempelajari persoalan minimnya asas manfaat dari pembangunan GBT, pihaknya juga akan segera memanggil dinas terkait dan pihak pengelola untuk meminta penjelasan secara rinci.
“Kami (Komisi II, red) akan mencari solusi bersama terhadap kendala dan persoalan itu. Sehingga kalua perlu nanti akan kita undang dinas terkait atau bahkan pihak pengelola,” tegas politisi muda Partai Gerindra.
Ia menambahkan, asas manfaat dari bangunan yang ditaksir telah menguras APBN sebesar 16,5 miliar itu harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan sekitar lokasi dan nelayan se-Kabupaten Sumenep pada umumnya.
“Kami sebagai wakil rakyat tentunya akan mengedepankan kepentingan masyarakat. Sementara ini. Jadi kami siap memfasilitasi lah,” tukasnya.
Baca Juga: Telan Anggaran 16,5 Miliar, Bangunan GBT di Sumenep Dinilai Belum Bermanfaat
Sebelumnya, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Jangkar Maritim, Kasdu menyatakan, sejak dibangun dan dioperasikan oleh PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang merupakan salah satu perusahaan milik BUMN, keberadaan GBT dinilai belum bermanfaat kepada nelayan dan pengusaha ikan di sekitar lokasi.
“Sama sekali tidak bermanfaat untuk nelayan. Buktinya, beberapa masyarakat yang ada di Dungkek ini masih kelimpungan mau memasok ikan kemana,” katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar dinas terkait bisa bergerak cepat mencarikan solusi agar keberadaan bangunan berwarna putih itu tidak mubazir dan dapat bermanfaat untuk masyarakat nelayan.
“Harusnya dinas bisa mengontrol dan mencari jalan keluar yang tepat soal ini. Intinya, jangan menunggu bola lah, tapi harus menjemput bola,” pinta aktivis sosial ini. (*)
Comment