SUMENEP, (News Indonesia) – Guna menggerakkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bekerja sama dengan Perkumpulan Pedagang Pasar Minggu Sumenep (P3MS) mengadakan Bazar Takjil Ramadan 1443 Hijriah.

Pelaksanaan Bazar Takjil Ramadan itu dipusatkan di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, diikuti puluhan pedagang dengan menyajikan beragam jenis makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa.

“Bazar Takjil Ramadan sebagai upaya memberikan dampak positif bagi pedagang dan pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep, karena masyarakat biasanya pada bulan Ramadan sangat antusias membeli makanan dan minuman untuk menu buka puasa bersama keluarga,” kata Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi, saat meninjau Bazar Takjil Ramadan.

Dijelaskan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu, lewat Bazar Takjil Ramadan diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi pedagang dan pelaku UMKM untuk memasarkan produk kulinernya.

“Efeknya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang jelas, kami memberikan izin dilaksanakannya Bazar Takjil Ramadan ini, sebagai upaya menggerakkan perekonomian demi membantu meringankan beban masyarakat akibat dampak Covid-19,” terang Bupati, Minggu (03/04/2022).

Sementara ini, untuk mengurangi kerumunan, Pemkab membagi bazar takjil di sejumlah lokasi, di depan Labang Mesem, Mami Muda dan di Kecamatan Batuan.

“Dengan banyaknya lokasi bazar dapat mengurangi kerumuman masyarakat di satu titik lokasi,” kata suami Nia Kurnia ini.

Pihaknya berharap, dengan Bazar Takjil pemberdayaan ekonomi benar-benar bermanfaat bagi pedagang, termasuk masyarakat yang ingin membeli menu makanan favorit untuk berbuka puasa.

“Semoga bermanfaat, karena ini kan ramadan, banyak orang mencari menu takjil,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bupati saat meninjau Bazar Takjil Ramadan 2022 bersama Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Ir. Edy Rasiyadi, Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya, Dandim 0827 Sumenep Letkol Inf. Nur Cholis, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (*)