Bursa Inovasi Desa 2017 di Buka Wabup Halil Asy’Ari

PAMEKASAN, (News Indonesia) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengadakan Bursa Inovasi Desa 2017 di Pendopo Ronggosukowati, Jl Pamong Praja, Kamis (28/12).

Acara dalam rangka memotivasi dan memberikan rangsangan kepada desa agar dapat berinovasi dalam perencanaan pembangunan Desa.

Bursa Inovasi Desa dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan Halil Asy’Ari, juga dihadiri Forpimda, Plt Sekda, staf ahli, pengurus PKK, camat, kepala Desa, Sekdes, BPD se Kabupaten Pamekasan, serta konsultan perwakilan 4 Jatim sebagai nara sumber dan tenaga ahli P3MD Kabupaten Pamekasan.

Bursa inovasi Desa 2017 diselenggarakan sesuai keputusan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no.83 tahun 2017 tentang perubahan umum program inovasi desa guna mendorong desa agar dapat secara optimal mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sehingga dengan bursa Inovasi desa diharapkan bisa memajukan kesejahteraan masyarakat Desa khusus di Kabupaten Pamekasan.

Wakil Bupati Pamekasan dalam sambutannya mengingatkan kembali, bahwa pemerintah telah mengucurkan anggaran yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu melalui program Dana Desa (DD).

“Program Dana Desa ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan di tingkat Desa yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, dalam mengelola sumber daya yang ada diharapkan agar program pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah benar-benar terimplementasi dengan baik.

“Sehingga masing-masing desa membuat program inovasi yang dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat Desa,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, rumusan program inovasi harus benar-benar tumbuh dari bawah dan dengan melibatkan semua stakeholder.

Desa harus dilibatkan dalam menyusun program tersebut, karena itu sinergitas kerja antara aparat pemerintahan Desa dengan BPD harus terbangun dengan baik.

Selama ini, program DD dalam pelaksanaan dan penggunaannya yang sudah berjalan, belum terkelola dengan baik sehingga membutuhkan evaluasi pembinaan dan pendampingan secara terus-menerus.

“Saya sangat apresiatif terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Karena kegiatan ini menunjukkan semangat dan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat desa dengan tumbuhnya perekonomian di desa serta dapat meningkatkan kesempatan kerja di Desa,” tandasnya. (My/Min)

Comment