Pemkab Jember Kejar Predikat Kabupaten Layak Anak

Suasana Pembukaan Bimtek Konvensi hak anak di Aula Pemkab Jember. (Foto: Humas Pemkab Jember).
JEMBER, (News Indonesia) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, terus berjuang untuk mencapai sebuah predikat sebagai kabupaten layak anak. Menggapai hal itu salah satunya dengan cara menggelar bimbingan teknis Konvensi hak Anak (KHA) yang rencananya digelar selama 2 hari.
Sekretaris Daerah Jember Ir Mirfano mengungkapkan, baru kali ini Jember menggelar bimtek KHA. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak dan upaya mengatasi kekerasan terhadap anak serta upaya mengurangi perdagangan anak.
“Istilah konvensi seperti aturan yang tidak tertulis, tapi diakui sebagai hukum. Jadi ini istilahnya konvensi hak-hak anak,” jelasnya saat pembukaan, Kamis (4/4/2019).
Bimtek diikuti 90 orang. Mereka terdiri dari gugus tugas kabupaten layak anak serta perwakilan dari instansi, lembaga, maupun organisasi pemerintahan dan non pemerintahaan di Kabupaten Jember.
Kegiatan yang berjalan selama dua hari ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak anak, peningkatan SDM, juga bisa mengembangkan langkah strategis sesuai dengan pemenuhan hak anak.
“Jadi sudah jelas bahwa bupati sudah berkomitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, yaitu mewujudkan Jember sebagai kabupaten layak anak,” paparnya.
Sekda mengajak semua pihak untuk merespon secara baik komitmen bupati tersebut. Pemerintah dan stakeholder harus menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Tahun lalu, lanjut Mirfano, Pemkab Jember telah sukses menyediakan semua syarat yang diperlukan sebagai kabupaten layak anak. Mirfano menyebut ada dua kunci sukses untuk mewujudkannya, yaitu koordinasi dan sinergi. Koordinasi adalah proses untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah.
“Syarat koordinasi yang efektif ada dua, yaitu sistem komunikasi yang baik. Koordinasi efektif adalah adanya umpan balik,” jelasnya.
Mirfano berharap partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyusunan maupun pengisian kebutuhan serta persyaratan Jember sebagai KLA. “Kemudian sinergi. Organisasi-organisasi masa kini formatnya sudah berubah, tidak lagi sendiri-sendiri, format organisasi masa kini adalah bersinergi,” terangnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPP PA KB) Drs. Farouq, M.Si, menyampaikan, bimbingan teknis KHA ini merupakan kegiatan yang mendukung komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mewujudkan Jember sebagai kabupaten layak anak.
“Dan sebagai upaya mewujudkan janji kerja bupati, sebagai Jember Bumi Sholawat yang ramah kepada ibu dan anak serta disabilitas,” ungkapnya.
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pemenuhan hak anak berdasarkan konvensi hak anak.
Kabid DPP PA KB Dr. Wiwik Supartiwi, M.Kes, memberikan pembekalan tentang hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi hak anak.
Diantaranya kebijakan dan program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen dan penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Hal lain yang diperlukan yaitu penyusunan data informasi anak yang terpilah, serta penyediaan ruang publik terpadu dan ramah anak (RPTRA) dan KTP anak.
“Kewajiban dari tim gugus tugas untuk melakukan upaya koordinasi, bersinergi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam percepatan mewujudkan kabupaten layak anak,” ujarnya.
Pihaknya berharap, tugas mulia yang bermanfaat bagi masyarakat dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini dapat segera terwujud. (Eko/Jie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here