Memantik Makna Karangan Bunga Untuk ‘Pahlawan Demokrasi’ di Sumenep

Mantan ketua Panwaslu Sumenep, Zamrud Khan, (foto: Panji Agira For News Indonesia)
SUMENEP, (News Indonesia) — Sebagai bentuk kepedulian, mantan ketua Panwaslu Sumenep, Zamrud Khan menyampaikan belasungkawa atas gugurnya para petugas KPPS dan PPS di ujung timur pulau Madura, yang gugur pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, 17 April 2019 lalu.
“Kita doakan, semoga para pahlawan demokrasi yang wafat dalam tugas, pengabdian dan jasanya diterima di sisi Allah SWT,” jelasnya, Jumat (17/5/2019).
Menurut Zamrud, pihaknya ingin mengawali menyuarakan duka cita atas gugurnya para petugas di Sumenep, pun menggugah yang lain memanusiakan para pendekar Pemilu.
“Kita kirimkan karangan bunga sebagai ungkapan belasungkawa, saya ingin menjadi orang pertama menyampaikan kabar duka dan mendoakan mereka, sebelum dan sesudah rekap tingkat Kabupaten, karena tanpa mereka pendekar demokrasi ini, demokrasi tak akan pernah duduk,” imbuhnya.
Sisi lain yang bisa dikaji dalam peristiwa duka nasional ini, walaupun pemilu 2019 relatif berjalan lancar, tidak boleh menutup mata masih banyak ditemukan pelanggaran di berbagai daerah.
Namun, lebih dari itu, Pemilu yang 5 in One pertama kali di Indonesia tersebut, perlu dievaluasi secara bersama. Salah satu kejadian yang tidak diinginkan, adalah banyaknya petugas penyelenggara yang meninggal dunia.

“Pemilu sebelumnya kan hanya mencoblos 4 surat suara, saat ini kan 5 in One (Pemilu Serentak), jadi lima surat suara dalam satu momentum, proses inilah yang berdasarkan analisa ditemukan dampak positif dan negatif, salah satu dampak yang cukup tampak adalah banyaknya penyelenggara yang wafat dalam tugas,” tegas Ketua Harian Indonesia Vote’s For Electoral Integrity Jawa Timur.
Sesuai perintah UU nomor 7 tahun 2017 pelaksanaan penghitungan suara harus selesai pukul 12 malam. Namun karena lahirnya putusan MK, hanya ditambahkan 12 jam kerja. Praktis, hal itu tidak dapat mengurangi beratnya tugas yang dijalankan penyelenggara di tingkat bawah.
“Tenaga mereka terforsir 2×24 jam, dan itu harus clear and clean (tuntas), nah inilah yang saya secara pribadi menyayangkan, secara perspektif khusus, saya melihat di Kabupaten Sumenep sudah cukup banyak memakan korban, baik yang meninggal, maupun sekedar sakit,” imbuhnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Kabupaten Sumenep menilai, dalam sejarah peradaban pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu 2019 merupakan yang terburuk, untuk itu ke depan harus dievaluasi. Salah satu cara menekan itu semua, dengan menggunakan E-Voting.
“Ini harus dievaluasi, karena 2010 itu kan sudah ada putusan dari MK tentang pemberlakuan E-voting, namun ternyata kita belum siap. Masih lebih memilih yang konvensional, hasilnya seperti apa, ya terburuk dalam sejarah peradaban pesta demokrasi seperti yang kita rasakan ini,” pungkasnya. (Jie/Dewi/Rd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here