oleh

DPRD Sumenep: Pemkab Harus Rangkul Desa Mengelola Wisata

SUMENEP, (News Indonesia) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengapresiasi upaya eksekutif yang selama ini terus melakukan pengembangan sektor pariwisata, terutama pengelolaan wisata yang ada di desa.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Farid Affandi menilai bahwa program Visit memiliki dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Program tersebut membutuhkan keseriusan untuk bisa berjalan maksimal.
“Apabila saat ini Pemkab Sumenep inten berkomunikasi dengan pihak desa untuk pengembangan potensi wisata agar bisa membantu program visit, kami rasa bagus,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Farid, pihak Pemkab diharapkan tidak hanya memberikan dorongan kepada pemerintah desa untuk kelola potensi wisata yang ada. Namun langkah yang lebih taktis dan serius sangat dibutuhkan. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa butuh arahan dan pendampingan yang inten.
“Program Visit akan lebih maksimal jika didukung sejumlah wisata yang dikelola desa. Sebab pengembangan hingga pengelolaan wisata butuh kreativitas agar pengunjung tertarik,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi berjanji, Pemkab akan berusaha untuk memberi arahan bagaimana pengelolaan potensi wisata desa dapat dikelola dengan maksimal.
“Pemerintah akan mengakomudir dan memberikan jalan keluar jika ada kendala dalam pengembangan dan pengelolaannya. Jika desa mengajukan dan berkomunikasi tentang pengembangan wisata, maka akan kami sambut baik. Sebab kami memang mengharapkan desa bisa menggali potensi wisata jika di sebuah desa memang ada potensinya,” ungkapnya.
Menurut Fauzi, desa yang hendak mengelola wisata akan diarahkan ke instansi terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sinergitas antar pihak terkait dinilai membantu pengelolaan wisata di desa, termasuk dengan Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda Olahraga (Disparbudpora).
“Sementara itu, pengelolaan desa wisata harus dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tujuannya, agar BUMDes bias menjalankan usahanya dengan baik,” pungkasnya. (Imam/Faid)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERBARU